Jenderal Besar Soedirman

JENDERAL BESAR SOEDIRMAN

Soedirman dilahirkan tanggal 24 Januari 1916 di desa Bodas Karangjati, Kedamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsid Kartawiradji dan ibunya bernama Sijem berasal dari desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Jatilawang dekat Purwokerto.

Sejak masih bayi, Soedirman telah diambil sebagai anak oleh pamannya R. Tjokrosunaryo yang menjadi Asisten Wedana (Camat) di Rembang. Setelah pensiun mereka kemudian menetap di Cilacap. Dalam usia tujuh tahun Soedirman memasuki HIS (Holiandsch Inlandsche School = Sekolah Dasar) Negeri di Cilacap. Dalam kehidupan yang sederhana Tjokrosunaryo mendidik Soedirman agar menjadi anak yang disiplin. Kepada Soedirman diajarkan cara-cara menepati waktu belajar dan menggunakan uang saku sebaik-baiknya. Ia harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain dan mengaji. Soedirman juga dididik dalam hal sopan santun Jawa yang tradisional oleh ibu Tjokrosunaryo.

Pada tahun 1930, Soedirman lulus dari HIS (pendidikan di Sekolah ini lamanya tujuh tahun). Selama dua tahun Soedirman tidak bersekolah, sebagai gantinya ia bekerja, bertani dan mengaji. Pada tahun 1932 Soedirman memasuki MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs = SMP) Wiworo Tomo dan tamat pada tahun 1935. Ia juga aktif di organisasi kepramukaan Hizbulwathon (HW) yang diasuh oleh Muhammadiyah. Melalui kegiatan kepanduan ini bakat-bakat kepemimpinan Soedirman mulai kelihatan. Ia ternyata seorang pandu yang berdisiplin, militan dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat ketika suatu kali Hizbulwathon mengadakan jambore di lereng Gunung Slamet yang terkenal berhawa dingin. Pada malam hari udara sedemikian dinginnya, sehingga anak-anak pramuka tidak tahan tinggal di kemah. Mereka pergi ke penginapan yang ada di dekat tempat tersebut. Hanya Soedirman sendiri yang tetap tinggal di kemahnya.

Setelah lulus dari MULO Wiworo Tomo, Soedirman tetap aktif di Hizbulwathon dan kemudian menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Pilihan itu memang tepat, karena Soedirman mempunyai bakat sebagai seorang guru.

Tahun 1936, Soedirman memasuki hidup baru, ia menikah dengan Alfiah. Istrinya ini sudah dikenalnya sewaktu bersekolah di Wiworo Torno. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 7 orang anak.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Sekolah Muhammadiyah terpaksa ditutup, karena Jepang melarang sekolah itu berdiri. Atas usaha keras Soedirman sekolah tersebut akhirnya boleh dibuka kembali. Kemudian Soedirman dengan dibantu beberapa orang temannya mendirikan koperasi dagang yang dinamai Perbi yang langsung diketuainya sendiri. Dengan berdirinya Perbi, kemudian di Cilacap berdiri beberapa koperasi, yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Melihat gelagat ini, kemudian Soedirman berusaha mempersatukannya, dan akhirnya berdirilah Persatuan Koperasi Indonesia Wijayakusuma.

Soedirman juga aktif membina Badan Pengurus Makanan Rakyat. Badan ini bergerak di bidang pengumpulan bahan makanan untuk menghindarkan rakyat Cilacap dari bahaya kelaparan. Kecakapan dan kejujuran Soedirman itu membawanya kejenjang yang lebih tinggi, yaitu diangkat menjadi anggota Syu Sangikai (semacam dewan perwakilan karesidenan) Banyumas. Di samping itu ia juga ditunjuk sebagai anggota Hokokai Karesidenan Banyumas.

Pada pertengahan tahun 1943 Jepang mulai terdesak oleh Sekutu, sehingga berusaha mencari siasat lain. Dalam bulan Oktober 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan tentara Pembela Tanah Air (Peta). Pak Dirman mengikuti latihan Peta angkatan kedua di Bogor. Setelah selesai ia diangkat menjadi Daidanco (komandan batalyon) berkedudukan di Kroya, Banyumas. Di sana Soedirman memulai riwayatnya sebagai seorang militer. Sebagai komandan, Soedirman sangat dicintai oleh para bawahannya, karena ia sangat memperhatikan kesejahteraan prajuritnya. Untuk itu ia tidak segan-segan untuk bersitegang dengan opsir-opsir Jepang. Karena, itu Soedirman dicurigai.

Pada bulan Juli 1945,  Soedirman dengan beberapa orang Perwira Peta yang dianggap “berbahaya” dibawa ke Bogor. Sebagai alasan dikatakan bahwa mereka akan mendapat latihan lanjutan dari opsir-opsir Jepang. Tetapi sebenarnya Jepang berniat untuk membunuhnya. Namun rencana tersebut tidak terlaksana, karena tanggal 14 Agustus 1945 Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Sesudah itu Soedirman kembali lagi ke Banyumas.

Soedirman tetap di Banyumas ketika proklamasi dikumandangkan.  Tanggal 18 Agustus 1945 Peta dibubarkan oleh Jepang. Senjata dilucuti dan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Dengan dibantu oleh beberapa kawannya, Soedirman berusaha mengumpulkan mereka kembali. Mereka menghimpun kekuatan dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk Pemerintah pada tanggal 23 Agustus 1945. Soedirman terpilih menjadi Ketua BKR Karesidenan Banyumas. Dengan dibantu Residen Banyumas Mr. Iskak Tjokrohadisuryo dan beberapa tokoh lainnya, dimulailah perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan diadakan perundingan dengan komandan tentara Jepang di Banyumas. Dari hasil perundingan itu BKR Banyumas memperoleh senjata yang cukup banyak, bahkan merupakan kesatuan yang terlengkap memiliki senjata pada waktu itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan Maklumat No. 2/X/45 yang berisi tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Maka BKR pun meleburkan diri ke dalamnya. Soedirman dipilih menjadi Komandan Resimen I Divisi I TKR dan kemudian diangkat menjadi Komandan Divisi V di Banyumas.

Soeprijadi, mantan pemimpin pemberontakan PETA di Blitar diangkat sebagai pimpinan Tertinggi TKR. Namun ternyata Soepriyadi tidak pernah muncul menduduki jabatannya itu. sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan itu, atas prakarsa Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 Nopember 1945 diadakan “Konferensi”  TKR di Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta untuk memilih pimpinan baru. Konferensi itu dihadiri oleh komandan-komandan Divisi dan Resimen di Jawa. Dalam konferensi itu Komandan Divisi V Kolonel Soedirman, dipilih sebagai Pimpinan Tertinggi TKR (Panglima Besar), dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Bersamaan dengan itu, sebagai Komandan Divisi, Soedirman harus menghadapi ancaman pihak sekutu di Magelang dan Ambarawa. Dalam serangan yang dilancarkan ke Ambarawa tanggal 12 Desember 1945 TKR berhasil memukul mundur sekutu. Pertempuran di Ambarawa berakhir tanggal 15 Desember 1945 dan diperingati sebagai Hari Infanteri. Pada tanggal 18 Desember 1945 Presiden Soekarno melantik Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Langkah awal Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar, dalam bulan Desember itu juga mengadakan rapat pimpinan TKR meninjau kembali organisasi TKR. Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 24 Januari 1946 nama tersebut diganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Untuk menyempurnakan organisasi tentara, maka pada bulan Maret 1946, Pemerintah membentuk Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Pada bulan Mei 1946, Panitia menyampaikan hasil kerjanya. Jumlah divisi dikurangi dan organisasinya disederhanakan. Tanggal 25 Mei 1946 Jenderal Soedirman sekali lagi dikukuhkan sebagai Panglima Besar. Di hadapaan Presiden, Soedirman yang didampingi oleh anggota stafnya mengucapkan sumpah :

1. Sanggup mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tangggl 17 Agustus 1945.
2. Sanggup taat dan tunduk pada Pemerintah Negara Republik Indonesia yang menjalankan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaannya.

Banyak permasalahan yang dihadapi Soedirman sebagai seorang Panglima Besar. Di samping TRI sebagai tentara resmi, terdapat laskar-laskar yang dibentuk oleh golongan atau partai politik tertentu. Hubungan kedua alat pertahanan tersebut tidak selalu harmonis, sehingga perlu dipersatukan dalam satu wadah. Hal ini terlaksana ketika bulan Mei 1947 Pemerintah mengumumkan tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 1947 organisasi baru ini sudah harus terwujud dan sejak saat itu negara hanya akan mempunyai sebuah tentara. Hal itu berarti laskar harus bergabung ke dalam TNI. Pak Dirman yang teguh pendiriannya bahwa “satu Negara hanya ada satu Tentara”  bekerja keras untuk menyatukan semua kekuatan nasional itu.

Beda pendapat dengan Pemerintah seringkali dialami oleh Pak Dirman. Sebagai militer, ia ingin menyelesaikan pertentangan dengan Belanda melalui cara-cara militer. Tetapi Pemerintah cenderung menempuh cara diplomasi. Cara diplomasi yang ditempuh pemerintah melahirkan Perjanjian Linggajati, yang tidak menyelesaikan masalah, malahan sebaliknya merupakan pembuka jalan bagi Belanda untuk melancarkan agresi militernya (21 Juli 1947).

Walaupun kedudukan TNI terdesak karena kalah dalam bidang persenjataan, namun TNI terus melawan Belanda di berbagai daerah. Mereka melakukan konsolidasi di pedalaman. Setelah perjanjian Renville wilayah RI bertambah susut. Angkatan Perang terpaksa menyerahkan daerah-daerah kantong yang strategis kepada Belanda dan pindah ke daerah RI yang cukup padat dan minus. Berbagai peristiwa politik terjadi di dalam negeri. Bekas Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk golongan oposisi menentang Pemerintah Hatta dan pelaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang. Kekuatan oposisi ini bertambah kuat setelah Musso, seorang komunis tiba kembali dari Uni Sovyet. Kerusuhan terjadi di Solo antara pasukan Siliwangi yang hijrah ke daerah itu dengan pasukan Panembahan Senopati. Dalam keadaan demikian diperlukan kewibawaan Panglima Besar Soedirman untuk menyelesaikannya.

Sementara itu pada tanggal 18 September 1948 Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin Amir Syarifuddin, Musso dan kawan-kawannya melancarkan pemberontakan Madiun. Ketika itu Pak Dirman terpaksa tinggal dirumah setelah beberapa waktu sebelumnya menjalani operasi. Sebuah paru-parunya tidak berfungsi lagi. Namun demikian pemberontakan Madiun tersebut dapat dipadamkan dalam waktu singkat.

Pada tanggal 18 Desember 1948 Jenderal Soedirman kembali memegang pimpinan atas seluruh Angkatan Perang setelah menderita sakit beberapa waktu lamanya. Sehari setelah itu, yakni tanggal 19 Desember 1948 Belanda menerjunkan pasukan Para di Bandar Udara Maguwo (sekarang Adi Sucipto) Yogyakarta, kemudian bergerak menuju ibukota dan mulailah Agresi Militer II Belanda

Dalam keadaan masih sakit, Pang1ima Besar Soedirman berangkat ke Istana untuk menerima instruksi dari Presiden. Di istana pada waktu i tu sedang berlangsung sidang kabinet. Presiden menasehatkan agar Pak Dirman kembali ke rumah karena masih sakit. Namun, nasehat itu tidak dipenuhi. Pak Dirman menunggu keputusan Pemerintah sambil menyusun perintah untuk seluruh anggota Angkatan Perang. Perintah yang disiarkan juga oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta itu pada pokoknya berbunyi : “Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Be1anda”.

Keputusan pemerintah untuk tetap tinggal di dalam kota dan ajakan Presiden agar Jenderal Soedirman juga tetap tinggal di dalam kota, sangat di luar dugaannya. Panglima Besar hanya menjawab : “Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah”. Saya akan meneruskan perjuangan gerilya dengan sekuat tenaga seluruh prajurit.

Pada hari itu juga Jenderal Soedirman meninggalkan Yogya dan mulai perjalanan gerilya yang berlangsung kurang lebih tujuh bulan lamanya. Dengan ditandu, pak Dirman melakukan perjalanan naik gunung turun gunung, masuk ke luar hutan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Obat-obatan pun sulit diperoleh pada waktu itu. Tak jarang Panglima Besar itu terpaksa kekurangan makanan selama beberapa hari. Kesukaran itu bertambah karena Belanda selalu berusaha untuk menangkapnya.

Setelah perjalanan ke luar masuk hutan dan terhindar dari serangan Belanda, mulai tanggal 1 April 1949 Jenderal Soedirman menetap di desa Sobo, Solo, Jawa Tengah. Di tempat ini keadaan mulai agak teratur dan dapat mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah di Yogya melalui kurir. Selama bergerilya, Panglima Besar tetap mengeluarkan perintah-perintah harian yang isinya antara lain amanat baik untuk Angkatan Perang maupun rakyat pada umumnya.

Perang gerilya yang dilancarkan TNI dengan rakyat, akhirnya berhasil mematahkan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum ke Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, yang merupakan titik balik bagi kemenangan TNI. Belanda kemudian mengajak berunding. Tanggal 7 Mei 1949 Roem-Royen Statement ditandatangani. Dengan dasar perjanjian itu, akhir Juni 1949 Presiden, Wakil Presiden dan pejabat-pejabat pemerintah yang dulunya ditawan Belanda di Pulau Bangka, dikembalikan ke Yogyakarta.

Jenderal Soedirman diminta pula kembali ke Yogya. Perundingan mengenai kedudukan Angkatan Perang tidak mungkin diadakan tanpa hadirnya Panglima Besar di ibukota. Tetapi Soedirrnan keberatan kembali karena ia tidak setya dengan perundingan yang ditempuh oleh pemerintah justru pada saat Angkatan Perang berada dalam posisi yang kuat. Beberapa kali utusan dikirim Pemerintah ke Sabo, namun tidak berhasil melunakkan pendiriannya. Akhirnya Pemerintah meminta jasa baik Kolonel Gatot Subroto. Hubungan pribadi kedua tokoh ini cukup baik. Jenderal Soedirman sangat menghargainya sebagai saudara tua walaupun pangkatnya lebih rendah. Akhirnya tanggal 10 Juli 1949 Panglima Besar dan rombongan kembali ke Yogya. Di sepanjang jalan rakyat berjejal-jejal menyambutnya. Mereka ingin melihat wajah Panglima Besarnya yang lebih suka memilih medan gerilya daripada beristirahat di tempat tidur. Kedatangan Panglima Besar disambut dengan Parade militer di alun-alun Yogyakarta diliputi suasana haru. Mereka yang selama bergerilya terkenal berani, tak urung meneteskan air mata setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan fisik Panglima Besar mereka yang pucat dan kurus. Rasa haru dan kagum bercampur menjadi satu.

Selama bergerilya kesehatan Saedirman menurun. Beberapa kali ia jatuh pingsan. Setelah di Yogyakarta, kesehatan Jenderal Soedirman diperiksa kembali. Ternyata, paru-paru yang sebelah !agi sudah terserang penyakit. Karena itu Panglima Besar Soedirman harus beristirahat di rumah sakit. Semua perundingan yang memerlukan kehadiran Soedirman dilakukan di rumah sakit. Rasa tidak senang terhadap cara diplomasi yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi Belanda masih membekas di hati Jenderal Soedirman. Tanggal 1 Agustus 1949, ia menulis surat kepada Presiden Soekarno, berisi permohonan untuk meletakkan jabatan sebagai Panglima Besar dan mengundurkan diri dari dinas ketentaraan. Namun surat tersebut tidak jadi disampaikan. Sementara itu kesehatan Panglima Besar semakin memburuk, sehingga ia harus beristirahat di Pesanggrahan Militer di Magelang. Siang hari tanggal 29 Januari 1950 Panglima Besar masih sempat memeriksa rapor sekolah anak-anaknya. Tetapi ia belum sempat menanda tanganinya, ketika sakit yang hebat Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, di samping makam Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo.

Sesuai dengan jasa dan pengabdiannya, Pemerintah menaikkan pangkatnya dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Anumerta (akibat rasionalisasi tahun 1948 pangkat Soedirman turun setingkat menjadi Letnan Jenderal). Di samping itu pemerintah juga memberikan penghargaan tertinggi berupa gelar Pahlawan Nasional, pada tanggal 20 Mei 1970. Dalam sejarah kehidupan ABRI, Soedirman tercatat sebagai Bapak ABRI. Namun yang lebih membanggakan adalah Pak Dirman yang berasal dari rakyat kecil, telah memperoleh tempat terhormat di hati bangsa Indonesia yang mencintainya.

Pada tanggal 30 September 1997, ia dianugerahi Pangkat Kehormatan Jenderal Besar TNI. Penganugerahan Pangkat Kehormatan Jenderal Besar atau Jenderal Berbintang Lima ini merupakan peristiwa yang istimewa, karena pangkat ini hanya dianugerahi kepada prajurit yang berjasa sangat luar biasa kepada bangsa dan negara.