Kronik TNI April-Juni 2025

Kompas

3 April 2025              Bersandar pada Radar untuk Menguasai Angkasa                Nusantara

            Dengan luas NKRI mencapai 8,3 juta kilometer persegi, beserta 2,6 juta kilometer ruang udara yang harus diawasi selama 24 jam secara terus menerus, keberadaan radar menjadi sangat signifikan untuk menjaga kedaulatan wilayah.   Tidak hanya untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, keberadaan radar dalam perang modern juga menjadi pengawas yang memberikan peringatan dini terhadap setiap potensi ancaman dari udara.   Bagi kepentingan militer radar pertahanan udara (hunud)yang dioperasikan TNI berfungsiuntuk mendeteksi dan mengamati seluruh wilayah udara  F-16 bonasional.   Jika melihat program Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI Angkatan Udara 2010-2024, dibutuhkan 32 unit radar hanud untuk ditempatkan di Lokasi-lokasi strategis guna memenuhi cakupan radar di seluruh Indonesia.   Radar menjadi salah satuunsur yang terintegrasi dalam pertahanan udara bersama pesawat tempur,, peluru kendali, dan sistem kendali elektronik di bawah kendali Kohanudnas.   Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal  Kemenhan Brigjen  Frega Wenas Inkiriwangdalm kunnjungan ke PT Len Industri di Bandung Jawa Barat, pada akhir Februari 2025, mengatakan satu unit sistem radar GCI GM 403 ini sudah diproduksi dan dua lainnya dalam proses.

9 April 2025              Empat Pangkalan Andalan TNI AU.

            Perang dagang antara China dan Amerika Serikat kian meruncing. Dilema keamanan di Kawasan juga mneingkat. Di Tengah konflik maritim berkali-kali antara coast guard China dan Filipina, AS menyetujui pembelian 20 pesawat tempur blok 70 untuk Filipina.   China berkali-kali latihan perang mengelilingi Taiwan.   Australia pun meningkatkan anggaran pertahanannya dan berencana membangun kapal selam nuklilr.   Dalam situasi ini sangat penting membangun kekuatan Tentara Nasioonal Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). Perkembangan peperangan modern di Eropa dan Timur Tengah menunjukkan pentingnya kekuatan udara. Di Indoanesia dengan formasi kepulauan yang terbuka, oesawat-pesawat tempur TNI AU bertugas unjuk gigi di wilayah terdepan. Tujuannya agar tumpahan konflik tidak masuk wilayah Indonesia dan membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. TNI AU sebagai komponen utama pertahanan udara perlu membangun kekuatan, terutama di daerah-daerah terdepan.   Salah satu perencanaan penting TNI AU terkait dengan forward operating base (FOB).   Pemilihan Lanud untuk dijadikan FOB didasarkan terutama dari sisikemapuan operasi, misalnya jarak operasi pesawat tempur dan kemampuan suplai logistic dari laut. Di sisi lain FOB memiliki resiko cukup tinggi karena terbuka dan mahal dari sisi biaya.

10 April 2025           HUT Ke-79 TNI AU, Ketahanan Pangan Menjadi Perhatian TNI AU.

            Di usianya yang ke-79, TNI Angkatan Udara mengambil peran dalam ketahanan pangan. Krisis yang Tengah melanda secara global mendorng TNI AU mengambil peran lewat strategi pertahanan mendukung ekonomi. Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) marsekal Mohammad  Tonny Harjono saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-79 TNI AU di lapangan Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025). “TNI Angkatan Udara memiliki peran penting melalui strategy defence supporting economy dalam mendukung Langkah-langkah tersebut,” kata Tonny saat menjadi inspektur upacara.  Peringatan HUT kali ini dilaksanakan secara sederhana dan diikuti secara hibrida oleh seluruh satuan jajaran TNI AU di sejumlah wilayah.

19 April 2025           UU TNI Butuh Pengawasan Publik.

            Implementasi sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia membutuhkan pengawasan publik dan transparansi administrative. Pasal yang mengatur penugasan operasi militer selain perang atau OMSP, contohnya, tidak lagi memerlukan Keputusan politik negara. Demikian pula perluasan penempatan prajurit aktif di lembaga sipil dan usia pensiun prajurit yang bertambah juga membutuhkan pengawasan dari publik.   Baru-baru ini misalnya, prajurit TNI mendatangi forum diskusi yang digelar kelompok mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, yang menimbulkan Kesan kampus turut jadi wilayah tugas TNI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa UU TNI sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. “Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal 27 atau 28 (Maret),” ujarnya, Kamis (17/4/2025), di Jakarta. Dengan telah berlakunya UU TNI hasil revisi itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, saat dihubungi pada Jumat (18/4), menyampaikan, meskipun undang-undang tersebut disebut sebagai revisi terbatas, ruang lingkupnya cukup luas serta menyentuh struktur, fungsi, dan peran TNI ke depan.  Menurut Khairul, secara substansi UU TNI baru ini memang tampak tidak berbahaya. Pasal-pasal dalam UU No 3/2025 yang baru diundangkan itu pun tampak masiih berada dalam bingkai profesionalisme dan supremasi sipil. Akan tetapi, implementasi undang-undang terseut membutuhkan pengawasan public. Selain itu, lanjutnya, penting pula penguatan aturan pelaksana agar prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan tertib hukum untuk terjaga.

21 April 2025           Kehadiran TNI di Kampus Tuai Reaksi.

            Kedatangan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke kelompok-kelomok mahasiswa di sejumlah kampus di Tanah Air memunculkan beragam reaksi. Masing-masing pihak diharapkan dapat memahami batas-batasnya, termasuk saat berada di lingkungan kampus. Kehadiran prajurit TNI ke kampus antara lain, terjadi pada acara mahasiswa Universitas Indonesia di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI (Pusgiwa UI), Depok, Rabu (16/4/2025). Kampus itu didatangi Komandan Distrik Militer (Dandim) Depok Kolonel (Inf) Imam Widhiarto. Melalui keterangan  yang dibagikan Pusat penerangan TNI pada Sabtu (19/40 dan akun Kodim Depok di Instagram, Imam menyebut kedatangannya itu atas ajakan mahasiswa, F, dan Kepala Bagian Pengamanan UI AR.  Sementara itu, pejabat Huungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyebut, AR mengaku tidka pernah mengundang Dandim Depok hadir pada acara konsolidasi mahasiswa itu.   Sementara F, lanjut Arie, belum memberi konfirmasi.   Beberapa hari sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah universitas di Jawa Tengah juga mengaku didatangi  prajurit yang diduga mengawasi dan mengintervensi kegiatan mahasiswa.   Salah satunya terjadi pada forum diskusi yang digelar Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo dan Forum Teori dan Praktik Sosial di Auditorium 2 Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang pada 14 April.   Diskusi ini mengangkat tema “Fasisme Mengancam Kampus. Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik,” Melalui eterangan tertulis, Minggu, Kepala Dinas Penerangan TNIAD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyatakan,  kehadiran TNI di kampus semata-mata untuk kerja sama resmi dan sah. “Kehadiran TNI AD di kampus selama ini selalu berdasarkan prinsip kerja sama yang sah, bersifat edukatif, dan dilakukan atas undangan atau korodinasi dengan pihak kampus,” kata Wahyu.   Dia juga menampik adanya Upaya militerisme di kampus-kampus yang membungkam kebebasan berpendapat.

24 April 2025           Kebebasan Akademik, UIN Walisongo Pertanyakan Urgensi Anggota TNI ke Kampus.

            Pihak Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah, angkat bicara terkait kedatangan anggota TNI di kampus yang diduga mengintervensi diskusi mahasiswa, pekan lalu. Mereka juga mempertanyakan urgensi kedatangan anggota TNI yang dinilai tiba-tiba dan membuat mahasiswa merasa resah. Pada Senin (14/4/2025), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo serta Forum Teori dan Praktik Sosial mengadakan diskusi di Auditorium 2 Kampus III UIN Walisongo. Tema dalam diskusi tersebut adalah “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik”. Diskusi itu disusupi pria tak dikenal yang tidak mau mengungkap identitasnya. Karena terdesak, pria itu pergi meninggalkan diskusi tersebut. Tak lama, dua pria yang salah satunya berpakaian dinas TNI datang.   Mereka disebut meminta mahasiswa menunjukkan identitas dan menanyakan perihal diskusi tersebut. Kepal Penerangan Daerah IV/Diponegoro Letnan Kolonel Infanteri  Andy Sulistyo mengatakan pihaknya menghargai pernyataan dari UIN Walisongo. Hal itu sebagai bagian dari Upaya TNI menghargai kebebasan  berpendapat dan berdemokrasi. Dikatakan Andy, anggota TNI yang datang pada hari Senin ke UIN Walisongo adalah Sersan Satu Rokiman, Babinsa Koramil Ngaliyan, Kota Semarang. Rokiman mendatangi kampus tersebut dalam rangka monitoring wilayah, bukan untuk mengintervensi acara diskusi mahasiswa.

29 April 2025           Keamanan Laut, Butuh Penegakan Hukum Terkoordinasi.

            Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mendukung pembentukan institusi penjaga Pantai atau coast guard yang dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kewenangan itu belum ada di Badan Keamanan Laut atau Bakamla.   Pembentukan institusi coast guard ini juga dipandang dapat mengatasi ego sektoral pada 13 instansi di pemerintahan yang selama ini terlibat dalam menjaga keamanan di kawasan laut. “TNI AL sangat mendukung terbentuknya coast guard. Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya ( tugas pokok dan fungsi) perlu kuta rumuskan bersama,” kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Keamanan Keamanan Laut Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).   Ali mengatakan, negara-negara lain memakai coast guard dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda.   Menurut dia, hal itu dapat dijumpai pada Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) sebelum diubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). TNI AL, lanjutnya, sebagaimana Angkatan laut di seluruh duia memiliki fungsi penegakan hukum di laut, selain menegakkan kedaulatan. Dengan didukung coast guard yang tugas pokoknya untuk penegakkan hukum di laut, terutama mengatasi ancaman keamanan, tak terbatas pertahanan, tentu bisa bersinergi dengan TNI AL.

2 Mei 2025                Jabatan Wakil Panglima TNI Tak Mendesak.

            Rencana pemerintah untuk mengisi jabatan Wakil Panglima TNI dinilai tidak mendesak. Hal ini mengingat dalam menjalankan tugas, panglima saat ini telah didukung tiga kepala staf Angkatan dan pimpinan staf lain di lingkungan TNI. Penunjukkan Wakil Panglima itu pun justru dapat membebani anggaran di Tengah Upaya efisiensi pemerintah. Sinyal bahwa jabatan Wakil Panglima TNI akan segera diisi dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sesuai rapat kerja Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (30/4/2025).   Sjafrie mengungkapkan, posisi Wakil Panglima TNI akan diisi dalam waktu dekat.   Dasar hukum yang digunakan ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditetapkan Presiden ke-7 Joko Widodo, tanggal 18 Oktober 2019. Panglima TNI bahkan mengaku telah mengantongi nama-nama kandidat yang akan ditunjuk sebagai wakilnya.

3 Mei 2025                Dinamika TNI, Letjen Kunto Batal Dimutasi.

            Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat Keputusan mutase perwira tinggi TNI.   Kasus ini tidak saja mengindikasikan masalah dalam perencanaan personalia TNI, tetapi juga memantik tuduhan politisasi. Dalam Keputusan Nomor 554a/IV/2025 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 30 April lalu disebutkan ada perubahan dari Surat Keputusan 554 yang ditandatangani sehari sebelumnya, yaitu 29 April 2025.   Perubahan yang terjadi cukup signifikan karena membatalkan mutase yang dilakukan pada nomor urut 4-10 yang diduduki oelh perwira-perwira tinggi yang memegang jabatan strategis. Dengan demikian dari 237 perwira tinggi yang dimutasi, ada tujuh perwira tinggi yang diralat mutasinya. Perubahan yang terjadi di antaranya mutase Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno, yang tadinya digantikan Laksamana Muda (Laksda) Hersan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Oertahanan (Pangkogabwilhan) I.   Mutasi ini dibatalkan. Begitu pula Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda Krisno Utama tidak jadi dimuatsi menjadi Panglima Komando Armada III. Selain ketiga perwira tinggi tersebut, ada empat perwira tinggi yang batal dimutasi, yaitu Laksda Rudhi Aviantara yang tadinya dimutasi menjadi Panglima Kolinlamil, Laksamana Pertama (Laksma) Phundi Rusbandi yang tadinya menjadi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I. Selain itu masih ada beberapa perwira tinggi lainnya yang batal dimutasi.   “Iya, memang batal karena ada gerbong yang tidak bisa bergerak di TNI, terutama karena kebutuhan operasi yang saat ini sedang terjadi,” kata Kepala Pusat penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Jumat (2/5/2025).

4 Mei 2025                Pembatalan Mutasi di TNI Picu Spekulasi.

            Pembatalan mutase sejumlah perwira tinggi TNI dinilai kental nuansa politis.   Kendati TNI menegaskan bahwa Keputusan itu telah ditimbang matang, perubahan yang berlangsung cepat itu tetap menimbulkan spekulasi ada tekanan politik di dalamnya.   Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan Keputusan untuk merotasi sejumlah perwira tinggi selang sehari setelah surat rotasi itu dikeluarkan. Panglima menerbitkan Surat Keputusan Nomor 554a/IV/2025 pada 30 April yang berisi perubahan atas Surat Keputusan Nomor 554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 tentang rotasi dan mutase 237 perwira tinggi TNI. Dalam Keputusan terbaru, Panglima TNI membatalkan mutase tujuh dari 237 perwira tinggi.   Salah satunya adalah putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letna Jenderal Kunto Arif Wibowo, yang menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, Jumat (2/5), menegaskan, perubahan mutase ii diputuskan setelah melalui pertimbangan  matang. Menurut dia, dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah osisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan pleh perwira tinggi TNI yang terkait. Salah satu posisi yang dimaksud adalah Pangkogabwilhan I yang dijabat oleh Letnan Jenderal Kunto. Kristomei juga menegaskan seluruh proses mutase jabatan di lingkungan TNI  murni berdasarkan kebutuhan prganisasi dan sudah melalui siding Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI. Setiap Keputusan diambil secara professional, obyektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI.

5 Mei 2025                TNI gerebek Pengedar narkoba Jadi Problem.

            TNI tidak mempunyai tugas dan kewenangan dalam wilayah hukum pidana.   Oleh karena itu, tindakan Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel yang menangkap tiga  orang diduga pelaku peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat bisa dianggap tidak sah. Pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Ansari, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (4/5/2025), menyatakan penangkapan oleh anggota TNI itu tentu tidak sah karena bukan menjadi tugas dan kewenangan mereka. Menurut Feri, seharusnya apabila mengetahui ada aktivitas melanggar hukum berupa tindak pidana peredaran  narkotika, TNI melaporkan hal tersebut kepada Polri. Feri menyayangkan karena piha yang ditangkap dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atau semacamnya. Ini  akan menjadi problematika hukum. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, kalua ada  laporan dari Masyarakat tentang kasus narkoba atau kasus pidana lainnya, anggota TNI seharusnya berkoordinasi dengan kepolisian sektor hingga Mabes Polri. Isnur mendorong Komisi I DPR memperingati Panglima TNI dan Para kepala staf. Jajaran TNI perlu mengetahui bahwa TNI tidak berwenang di wilayah penegakan hukum pidana untuk warga sipil seperti soal narkoba.

7 Mei 2025                Truk TNI Terbakar di Jalan Tol Gempol.

            Sebuah truk kendaraan dinas TNI terbakar dan meledak di rusa jalan Tol Gempol-Pandaan, Jawa Timur    Ledakan yang beruntun memicu memicu kepanikan anggota TNI yang berkendara di belakangnya. Satu orang meninggal dan satu orang lagi terluka parah.   Komandan Kodim 0819?Pasuruan Letnan Kolonel (Arh) Noor Iskak mengatakan, insiden kebakaran kendaraan truk milik TNI terjadi di Kilometer 774+350A arah Malang ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan pada Senin (5/5/2025) pukul 22.00 WIB.   Saat itu ada empat truk TNI yang melaju beriringan.   Kendaraan tersebut menjemput anggota TNI dari Yonif 509 Kostrad yang baru tiba di Surabaya.  Mereka adalah anggota TNI yang baru kembali setelah menyelesaikan tugas di Papua dan hendak kembali ke eksatuan di Malang. Salah satu dari empat truk tersebut berisi amunisi TNI. Dari informasi yang dihimpun Kompas, truk yang meledak itu merupakan bagian dari empat truk Brigade Infanteri 509/Jember dalam kesatuan Divisi Infanteri 2 Kosttrad.  Truk membawa amunisi granat dan peluru kaliber kecil. Truk yang meledak berada di nomor urut tiga dari empat truk dalam perjalanan dari Surabaya ke Jember.  

8 Mei 2025                UU TNI Segera Diuji oleh MK.

            Mahkamah Konstitusi menerima 14 permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dari berbagai kalangan, baik kelompok Masyarakat sipil, mahasiswa, maupun karyawan swasta,  Mayoritas meminta MK membatalkan revisi terakhir UU TNI. Ada pula yang meminta MK menghukum anggota DPR dan Presiden untuk membayar ganti rugi miliaran rupiah kepada negara. MK menurut rencana menggelar siding untuk 11 permohonan uji konstitusionalitas UU TNI tersebut pada Jumat (9/5/2025) pagi. Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan, banyaknya pengujian UU TNI menggambarkan masih masifnya penolakan masyarakat terhadap revisi UU TNI.  Posisi ini kurang lebih sama ketika UU Cipta Kerja ramai-ramai diuji oleh Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberlakuan undang-undang tersebut.

10 Mei, 2025             Uji  Materi UU TNI, Penempatan Prajurit TNI Aktif di Pemerintahan Digugat ke MK.

            Mahkamah Konstitusi, Jumat (9/5/2025), mulai menyidangkan 11 perkara permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.   Selain menggugat minimnya partisipasi publik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, pemohon juga mempersoalkan penempatan prajurit aktif pada institusi pemerintahan yang diatur dalam UU TNI.   Pengujian Pasal 47 UU TNI yang mengatur perluasan prajurit aktif dalam jabatan sipil hingga ke Kementerian, lembaga negara hingga BUMN/BUMD diajukan oleh dua orang karyawan swasta, yakni Christian Adrianus Shite dan Noverianus.   Keduanya khawatir pelaksanaan Pasal 47 akan mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil.  Pengujian 11 perkara uji konstitusionalitas UU yang sama secara bersamaan baru pertama kali dilakukan MK. Lembaga penjaga konstitusi itu sampai membagi hakim menjadi 3 panel khusus untuk menangani 11 perkara 11 perkara uji formil dan materiilUU TNI.

13 Mei 2025              TNI AD Selidiki Penyebab Ledakan.

            Sedikitnya 13 orang, empat di antaranya prajurit TNI, tewas akiat ledakan saat pemusnahan amunisi afkir atau tidak laik pakai di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025).   TNI Angkatan Darat Tengah menhelidiki penyebab ledakan tersebut karena pemusnahan telah dilakukan sesuai prosedur yang aman. Peristiwa itu terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong  Kabupaten Garut, sekitar pukul 09.30 WIB.   Desa Sagara berjarak sekitar 170 kilometer atau enam jam perjalanan dari Kota Bandung, ibu kota Jabar.   Empat prajurit yang tewas adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Mayor Anda Rohanda, serta dua anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Pratu Aprio Setiawan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, Senin siang, menjelaskan pemusnahan amunisi tidak lain pakai diawali dengan prosedur aman, termasuk pengecekan personel dan lokasi. Pemusnahan dua amunisi utama di dua lubang sumur yang disiapkan pun berjalan sempurna dan dinyatakan aman. Namun, kemudian lubang terpisah yang digunakan untuk menghancurkan sisa detonator meledak. Saat diwawancarai Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengungkapkan, lahan yang digunakan untuk meledakkan amnisi afkir merupakan lahan milik Balai Konsrvasi Sumber Daya Alam Jabar yang biasa untuk peledakan.   Warga setempat juga sudah diinformasikan.   Tim investigasi TNI AD Tengah menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Investigasi juga dilakukan untuk mendalami bagaimana peristiwa terjadi hingga memakan korban dari kalangan sipil.

13 Mei 2025              Lembaga Penegak Hukum, TNI Jaga Kantor Kejaksanaa Se-Indnesia.

            Kantor kejaksaan di seluruh Indonesia kini dijaga oleh personel TNI. Baik Kejaksaan Agung maupun TNI menyebut, pengamanan di lingkungan kejaksaan itu merupakan bagian dari kerja sama yang bersift rutin dan preventif, bukan untu situasi khusus. Kegiatan pengamanan di seluruh kejaksaan tinggi (kejati) maupun kejaksaan negeri (kejari), itu teruntanggagkap dalam Surat Telegram Nomor ST/1191/2025 tanggal 6 Mei 2025  yang ditandatangani Mayor Jenderal Chistian K Tehuteru selaku Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hal ini didasarkan pada telegram Panglima TNI No TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang memerintahkan unutk mengerahkann personel dalam rangka mendukung pengamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Untuk kegiatan ini, jajaran TNI AD diminta menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapannya yakni satu satuan setingkat peleton (SST) yang terdiri ata 30 personel untuk mengamnkan kejaksaan tinggi.   Sementara untuk kejaksaan negeri diturunkan satu regu atau setara 10 personel TNI. Lewat keterangan tertulis, Kepala Bidang penerangan Umum (Kabidpenum) Pusat Penerangan TNI Koloonel Laut (P) Agung Saptoadi juga menyampaikan  bagian darikerja sama resmi TNI dan kejaksaan yang tertuang dalam nota keseoahaman Nomor NK/6/IV/2023-TNI tanggal 6 April 2023.   Kerja sama tersebut antara lain meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi untuk  kepentingan penegakkan hukum, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI, serta dukungan  dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.

14 Mei 2025              Evaluasi Total Prosedur Pemusnahan Amunisi.

            TNI perlu mengevaluasi total prosedur standar operasi pemusnahan amunisi sehingga insiden ledakan seperti terjadi di Garut, Jawa Barat, tak terulang lagi.   Pemusnahan amunisi afkir bukanlah rutinitas biasa sehingga tidka boleh melibatkan orang  yang tidak punya keahlian, termasuk warga sipil.   Lingkungan sekitar lokasi leakan juga semestinya benar-benar steril. Sejumlah fakta baru terkuak sehari setelah ledakan di lokasi ledakan di lokasi pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 korban tewas, empat prajurit TNI dan Sembilan warga sipil, dapat diidentifikasi dan Sebagian sudah dimakamkan. Anggota Komisi I Nurul Arifin, Selasa (13/5/2025), di Jakarta mengatakan, pemusnahan amunisi  beresiko tinggi. Oleh karena itu, pemusnahan harus dilakukan dengan protocol keamanan yang sangat ketat. Untuk memastikan evaluasi dan Langkah-langkah perbaikan, Komisi I berencana memiinta laporan resmi dari TNI, khususnya TNI AD.   Dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil TNI dan TNI AD.

14 Mei 2025              Jejak Ledakan Amunisi TNI sejak 1984.

            Ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang, yang etrdiri dari empat anggota TNI dan 9 warga sipil, yang terjadi di Desa sagar, Kecamatan Cibalong,Kabupaten Garut, Jawa Barat pada haru Senin (12/5/2025) bukan pertama kalinya. Pada tanggal 30 maret 2024, 65 ton amunisi dan bahan peledak kadaluwarsa yang disimpan di Gudang Amunisi Daerah Kodam Jaya, di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba meledak.   Padahal amunisi itu Sudha disiapkan untuk dimusnahkan. Ledakan diduga disebabkan gesekan di antara amunisi yang kadaluwarsa di dalam Gudang.  Dalam insiden tidak ada korba jiwa.   Sebelumnya pada 5 Maret 2014, Gudang amunisi Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga meledak. Saksi mata yang bekerja di dekat lokasi melaporkan, ledakan terjadi hingga tiga kali. Diduga ledakan terjadi akibat korsleting atau reaksi dari bahan peledak yang tidak stabil. Satu orang tewas dan 87 luka-luka akibat ledakan itu.   Puluhan bangunan di sekitar lokasi ledakan juga rusak. Getaran ledakan bahkan dirasakan hingga ke luar area Pelabuhan.   Ledakan amunisi juga pernah terjadi 30 tahun silam. Ledakan di Gudang Amunisi Korp Marinir Cilandak, Jakarta, 29 Oktober 1984, itu bahkan disebut lebih besar ketimbang peristiwa serupa yang terjadi setelahnya. Insiden diduga dipicu oleh peluru mortar berusia tua.   Akibatnya, 17 orang tewas, 224 luka-luka, dan ribuan rumah rusak karena jangkauan roket yang mencapai belasan kilometer. Selain itu, lebih dari 1.000 keluarga terpaksa mengungsi ke daerah yang aman. Kurang dari setahun berselang, pada 13 Maret 1985, ledakan kembali terjadi di Depo Pusat Peralatan V Bojongkoneng, Bandung, Jawa Barat.   Ledakan terjadi saat petugas jaga sedang membngkar amunisi bekas dari truk ke Gudang.   Ledakan itu mengakibatkan 18 orang tewas, terdiri dari 12 personel militer dan 6 warga sipil. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Beledug Bojongkoneng,” di kalangan warga Bandung. Serangkaian kasus ledakan amunisi hendaknya menjadi Pelajaran, agar kasus serupa tidak erulang.

15 Mei 2025              Pelibatan Tentara, Kejagung: Pengamanan dari TNI di Kejaksaan Tak Pengaruhi Proses Hukum.

            Kejaksaan Agung mengklaim pengerahan personel TNI di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia sebatas pengamanan. Selain didasarkan pada nota kesepahaman kedua institusi, Kejagung menyebut, hal itu juga diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, Kejagung dan TNI memiliki nota kesepahaman yang berisi delapan butir kesepakatan. Salah satu butir yang disepakati adalah mengenaipemberian dukungan oleh TNI untuk tugas dan fungsi Kejagung. “Ya, salah satunya adalah dari sisi pengamanan. Itulah yang diwujudkan dalam telegram kemarin,” katanya Rabu (14/5/2025).  Dukungan dari TNI di kejaksaan agung, menurut Harli, juga tidak ada kaitan dengan fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh kejaksaan. Ia memastikan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang dilakukan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap asset, seperti Gedung. Kalangan Masyarakat sipil menilai, pengerahan personel TNI di kejaksaan menguatkan adanya intervnsi militer di ranah sipil, khususnya di penegakan hukum. Hal itu di antaranya  diungkapkan oleh Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi.

15 Mei 2025              Ledakan Amunisi, Pelibatan warga Sipil Dipertanyakn.

            Ledakan amunisi afkir atau tak lain pakai di garut, Jawa Barat, masih memunculkan tanda tanya.   Hal itu terutama karena adanya pernyataan dari sejumlah kerabat warga sipil yang menjadi korban ledakan itu, bahwa kerabat mereka dipekerjakan TNI dalam pemusnahan amunisi tersebut. Dalam dokumen Petunjuk Teknis Kementerian Pertahanan dengan Nomor JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, disebutkan bahwa  kegiatan pemusnahan amunisi yang kondisinya rusak berat dan membahayakan atau tidak dapat diperbaiki lagi dilaksanakan oleh instalasi amunisi bekerja sama dengan tim pemusnahan amunisi yang ditunuk. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, meminta agar dugaan pelibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi menjadi atensi tim TNI AD yang menginvestigasi peristiwa itu. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan, investigasi oleh tim dari TNI AD sudah dimulai pascaledakan terjadi. Ia berjanji, jika sudah dapat disimpulkan penyebab ledakan, akan diinformasikan kepada Masyarakat.

16 Mei 2025              Ledakan Amunisi, TNI AD Periksa Puluhan  Warga dan Prajurit.

            Tim TNI AD yang menyelidiki ledakan amunisi idak layak pakai di Garut, Jawa Barat, masih bekerja untuk menguak penyebab ledakan yang menewaskan 13 oarang pada Senin (12/2/2025). Sejauh ini tim TNI AD sudah memeriksa puluhan saksi, baik dari warga sekitar maupun dari TNI. Kepala Dians Penerangan TNI Angkatan darat Brigadir Jenderal Wahyu Yidhayana mengatakan, total sudah ada 21 warga sekitar dan 25 prajurit TNI yang dimintai keterangan oleh tim dari TNI AD. Selain itu, tim TNI AD juga masih menganalisis bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian meledaknya amunisi  di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.  TNI AD memohon pengertian kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada tim memberikan kesempatan kepada tim yang masih bekerja. Pada saatnya, hasil investigasi akan disampaikan kepada publik. Dalam keterangannya, Wahyu juga menyampaikan perkembangan penanganan korban. Menurut dia, 13 korban ledakan, yakni Sembilan warga sipil dan empat prajurit TNI telah teridentifikasi. Jenazah semua korban pun telah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dilanjutkan ke proses pemakaman.   Pihak TN AD juga telah memberikan uang tali asih kepada setiap keluarga korban. Tidak hanya itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga membuka peluang bagi putra dan putri korban sipil jika kelak ingin bergabung dengan TNI AD.   Adapun menyangkut empat prajurit TNI yang menjai korba, Wahyu mengatakan , saat ini Puspalad yang menjaid asal satuan para korban Tengah menyelesaikan proses yang berkaitan dengan hak setiap prajurit. Ia memastikan keluarga korban akan menerima hak nya.

17 Mei 2025              Pertahanan, Dua Kapal Perang Buatan Italia Kekuatan Armada Baru Armada Laut RI.

            Kekuatan armada Angkatan Laut RI akan segera bertambah dalam waktu dekat.   Dua kapal baru buatan Italia, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 akan segera tiba di tanah Air. KRI Brawijaya direncanakan sudah tiba pada akhir Agustsu 2025.   Kemudian menyusul KRI Prabu Siliwangi-321 yang bakal tiba pada Januari 2026.   Kapal ini dirancang untuk patrol lepas pantai dan mengemban berbagai tugas pertempuran (multipurpose combat ship), antara lain pengawasan perbatasan, keamanan maritime, antipenyelundupan, pertempuran di garis depan, dan bantuan bencana. Kedua kapal tersebut dijadwalkan akan diserahkan kepada Angkatan Laut Indonesia pada tahun ini. Bersamaan dengan akan segera meluncurnya kedua kapal perang tersebut, TNI AL pun menyiapkan prajuritnya untuk menjadi calon awak KRI Brawijaya-320. Saat ini mereka tengah mengikuti latihan operasional kapal patoli multiguna (PPA) di La Spezia Italia.

17 Mei 2025              Lembaga Penegak Hukum.  TNI Jaga kantor Kejaksaan Berpotensi Langgar Konstitusi.

            Kebijakan pengamanan kantor-kabtor kejaksaandi seluruh Indonesia oleh personel TNI terus menuai kritik. Bukan hanya menguatkan dugaan adanya intervensi militer di ranah sipil, kebijakan itu juga berpotensi melanggar konstitusi.  Hal ini terutama jika pengamananan TNI di kantor kejaksaan dibuat permanen. Kritik kali inni muncul dari Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2019-2024 itu menyuarakan keberatannya terhadap kerjasama anatara TNI dan Kejaksaan Agung untuk pengamanan kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia tersebut dalam program Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (15/5/2024) malam. Melalui Surat Telegram Nomor TR/422/2025 tanggal 5 Mei, Panglima TNI jenderal Agus Subiyanto memerintahkan pengerahan personel untuk mendukung pengamanan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. Kalangan masyarakat sipil menilai, pengerahan personel TNI tersebut menguatkan adalah intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegakkan hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Rabu lalu, menyampaikan, kerja sama itu dibangun berdasarkan ketentuan dalam UU TNI. Bahwa salah satu tugas OMSP TNI adalah mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.

21 Mei 2025              Menko Plkam Apresiasi Langkah Tegas TNI AL Gagalkan Penyelendupan Narkotika di Batam.

            Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan TNI AL dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau.   Pada Rabu (14/5/2025) Tim Fleet One Quick Respponse (FIQR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai karimun (Lanal TBK) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika berskala besar yang dilakukan oleh kapal ikan asing berbendera Thailand bernama Aungtoetoe 99.   Sebagai tindak lanjut, TNI AL menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika pada Selasa (20/5) di Markas Komando Lantamal IV Batam. Sebagai penanggung jawab Desk Koordinasi pemberantasan Narkoba, Menko Polhukam menegaskan bahwa keberhasilan TNI AL ini mencerminkan sinergi terpadu antara instansi pemerintah, aparat penegak hokum dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

24 Mei 2025              Pemusnahan Amunisi, Komnas HAM: Jangan Libatkan Masyarakat Sipil.

            Komisi hak Asasi manusia atau Komnas HAM merekomendasikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI untuk memindahkan lokasi kegiatan pemusnahan amunisi afkir dari desa sagara, Kecamatan Cibalpong, Garut, Jawa Barat, ke tempat lain dengan pertimbangan keselamatan penduduk sekitar. Selain itu, aktiviats pemusnahan diminta tidak lagi melibatkan masyarakat sipil.   “Komas HAM merekomendasikan, mempertimbangkan untuk menurup secara permanen lokasi kegiatan pemusnah amunisi di lahan konservasi di desa sagara, kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut,” kata Uli. Komnas HAM juga merekomendasikan agar TNI-Polri mengevaluasi dan memastikan untuk tida lagi melibatkan keluarga sipil dalam aktivitas TNI-Polri yang beresiko tinggi, termasuk dalam kegiatan pemusnahan amunisi.   Komnas HAM juga merekomendasikan pula agar fisik, psikis dan sosial-ekonomi keluarga korban dipulihkan serta meminta TNI AD menyampaikan hasil investigasi atas peristiwa itu kepada publilk sebagai bagian dari transparansi dan akuntabillitas.

27 Mei 2025              Ledakan Amunisi Afkir.   TNI AD: Warga Sipil Ikut Angkat Detonator.

            TNI AD akhirnya merilis hasil investigasi ledakan amunisi afkir atau tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat,   Senin (12/5/2025). Hasil investigasi menguak penyebab ledakan.   Tak hanya itu, terkuak pula penyebab Sembilan warga sipil ikut menjadim korban ledakan tersebut.   Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam jumpa pers, Senin (26/5/2025), mengungkapkan, tim investigasi menemukan dua pokok utama penyebab ledakan. Pertama ketidakstabilan detonator yang hendak dimusnahkan.   Kedua keterlibatan masyarakat sipil dalam aktivitas teknis yang semestinya hanya dilakukan oleh personel militer terlatih. “Detonator yang dimusnahkan itu sudah dalam kondisi expired atau afkir, sangat tidak stabil dan butuh penanganan khusus oleh tenaga  profesioonal. Tetapi, dalam pelaksanaannya, ada keterlibatan masyarakat dalam pemindahan dan peletakkan detonator ke dalam lubang penghancuran,” kata Wahyu. Ia menutukan, warga semula hanya dilibatkan dalam urusan logistik dan kegiatan ringan, seperti emmasak, meggali lubang, dan membersihakan resido pasca-ledakkan.   Namun, dalam kejadian di Sagara, Sembilan orang dilaporkan turut mengangkat detonator ke dalam lubang penghancuran. Merespons temuan investigasi ini, TNI AD akan menerapkan evaluasi menyeluruh, termasuk meninjau ulang pelibatan warga sipil dalam operasi militer yang memiliki resiko tinggi.   Pemusnahan juga akan melibatkan satuan teknis lengkap seperti Zeni TNI AD yang memiliki peralatan khusus untuk disposal bahan peledak, mulai dari robot bomb, blanket boms, hingga perangkat penjinakan (explosive ordanance disposal/EOD). Polisi militer, satuan kesehatan, dan satuan kewilayahan juuga akan dilibatkan untuk pengamanan berlapis di sekitar area pemusnahan. Selain itu, penggunaan tenaga manusia dalam proses beresiko tinggi juga akan diminimalkan.

8 Juni 2025              TNI AD, rekrut 24.000 Tamtama, Disiapkan Kompi Pertanian.

            Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat atau TNI AD berencana merekrut 24.000 prajurit pada tahun ini. Selain untukmemenuhi besarnya animo masyarakat melamar jadi prajurit, perekrutan itu juga disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun system pertahanan mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk Batalyon Teritorial Pembanguna di seluruh Indonesia. Setiap batalyon dilengkapi sedikitnya empat kmpi, yaitu kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

9 Juni 2025              Integrasi Kendali Tempur untuk Optimalisasi Persenjataan.

            Operasi TNI 2021 dan perang udara India-Pakistan 2025 menunjukkan integrasi persenjataan jadi kunci keunggulan tempur. Bagi Negara dengan pemasok senjata beragam seperti Indonesia, integrasi menjadi tantangan dan kebutuhan. Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Marsekal madya (Purn) Eris Herryanto menekankan pentingnya integrasi itu. Pada masa tugas Hadi sebagai panglima, TNI beberapa kali mempraktikkan pertumpuran bertumpu jaringan atau network centric warfare (NCW).   Setiap NCW mengandalkan integrasi sistme persenjataan secara terpadu dan seketika, serta pengambilan dan eksekusi keputusan cepat dan tepat. Bagi Indonesia menurut Hadi dan Eris, integrasi itu tidak mudah. Untuk pesawat tempur saja, Indonesia membeli dari Ameriak Serikat, Rusia, Korea Selatan dan Brasil. Eris juga menekankan kecilnya peluan Negara produsen membuka tautan data produk pertahanan mereka. Dalam kasus RI, salah satu alas an tidak dibuka data adalah pembelian yang kecil.

9 Juni 2025              Pesawat Tempur (Berita Foto).

            Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan demo udara saat puncak perayaan Hari Ulang tahun Ke-79 TNI  di kawasan Monumen nasional, Jakarta pada 5 Oktober 2024. Integrasi persenjataan menjadi kunci keunggulan pertempuran.

10 Juni 2025            Pikirkan Ulang pembentukan Kompi Pertanian.

            Rencana Tentara Nsional Indonesia Angkatan darat atau TNI-AD membentuk komppi pertanian hingga peternakan sebagai rencana pembentukan batalyon khusus selain pertahanan, yang menjadi bagian dari rencana perekrutan 24.000 prajurit tamtama, terus menuai sorotan. Langkah tersebut diilai dapat menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI.   Presiden dan DPR pun didesak untk mengevaluasi rencana TNI tersebut.   Evaluasi itu untuk memastikan bahwa proses perekrutan tetap menjaga marwah profesionalisme militer, yaitu sebagai alat pertahanan Negara yang dieprsiapkan untuk menghadapi perang.

14 Juni 2025            Beli Jet Tempur Turki, RI ingin Kembangkan Teknologi Pertahanan Mas Depan

            Kementerian Pertahanan telah menandatangani kerja sama pembelian pesawat tempur generasi kelima dari Turki. Kerja sama ini diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia berupa alih teknologi. Indonesia berpeluang mempelajari dan mengembangkan teknologi tempur masa depan yang dikuasai oleh Turki. Kerja sama pembelian pesawat tempur itu ditandatangani Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Presiden Sekretariat Industri Pertahahan Turki (SSB) Haluk Gorgun pada perhelatan Indo Defence.

16 Juni 2025            Dari Taksi Terbang hingga Karya TNI

            Ajang Indo Defence 2024 menjadi tempat untuk mengintip industri pertahanan di masa depan. Ragam produk dipamerkan, mulai dari rancangan “taksi terbang” hingga sederet karya tiga matra di TNI. Ajang ini menjadi tempat untuk mengintip industri dirgantara di masa depan. Pada ajang Indo Defence 2024, PTDI memamerkan prototipe pesawat taksi terbang, sebuah pesawat berkonsep e-VTOL atau lepas landas dan mendarat secara vertikal. TNI pun menampilkan sejumlah teknologi militer yang telah dibangunnya. Teknologi ini dibangun dengan dasar kebutuhan internal dalam berbagai aspek tugas TNI misalnya aplikasi simulasi holometrik yang dibangun oleh Pusat Simulasi Pertempuran TNI AD.

Harian Media Indonesia

4 April 2025              TNI Diniali Mulai Infiltrasi Kampus.

Setelah revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disahkan menjadiUU, muncul fenomena kekuatan militer yang dinilai memasuki kehidupan kampus.   Bentuknya beragam, di anataranya ialah sosialisasi revisi UU TNI diUniversitas Jenderal Soediman (Unsoed) Purwokerto pascaunjuk rasa penolakan UU TNI, kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana, Bali, serta Kodim 1707 yang mengumpulkan mahasiswa di Merauke, Papua Selatan.   Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan fenomena tersebut sebagai infiltrasi yang sangat berbahaya untuk kelangsungan iklimm akademik.   Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarsah Fikarno Laksono mengingatkan salah satu fungsi demokrasi ialah kebebasan berekspresi dan kreatif serta kritis terhadap pemerintah.   Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen ) TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah bahwa pihaknya yang memasuki kampus.   Ia mengatakan TNI datang sebagai pihak yang diundang ke kampus.   Menurut dia, banyak kampus yang dari dulu meminta bantuan TNI untuk memberikan wawasan kebangsaan dan pelatihan kedisiplinan.

10 April 2025           Bersiap Menuju Libanon (Berita Foto).

Kontingen Pasukan Garuda UNIFIL melakukan yel-yel sesuai mengikuti Upacara Pelepasan Satgas TNI Kontngen Garuda UNIFIL 2025 di mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.   Satgas tersebut, selain sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik, juga berperan sebagai duta bangsa di kancah internasional dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia.

10 April 2025           TNI Mentahkan Hoaks Buatan KKB.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) mabes TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan kelompok criminal bersenjata (KKB) sengaja amenyebar informasi bohong (joaks) soal anggota TNI jadi pendulang emas yang tewas demi menghindarituduhan pelanggaran hak asasi manusia.   Penyebaran berita itu dilakukan  demi menyembunyikan tindakan KKB yang kerap melakukan kekerasan kepada Masyarakat sipil.   “Dia (KKB) berpura-pura bahwa itu (korban) militer,   Kenapa dia bilang itu militer ? Supaya dia (KKB) terlepas dari tuduhan baha dia (KKB) sebagai pelanggar hak asasi manusia,” kata Kristomei saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.   Selain itu, kata dia, KKB kerap menyebarkan hoaks untuk menyebar terror sehingga Masyarakat setempat ketakutan.   Karena itu, Kristomei berharap Masyarakat tidak terkecoh dengan propaganda yang sengaja disebarkan oleh pihak KKB.

28 April 2025           Bebaskan Papua dari Beragam Kekerasan.

KKB kerap pertontonkan perilaku keji yang membuat Masyarakat ketakutan.   Siklus penderitaan di Tanah papua harus segera diakhiri secara holistic.   Negara tak boleh tunduk pada kelompok yang meneror warga.   Demi menyelesaikan akar konflik di Tanah Papua, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.   Tak hanya itu, negara juga tidka akan memberikan ruang bagi pihak yang gandrungg menebar kekerasan.   “Tidak memberi ruang bagi para pelaku terror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pohak yang terlobat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan dalam keterangannya, kemarin.   Ia mengatakan pihaknya segera mengambil Langkah konkret dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikas dan Digital (Kemkomdigi), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP) demi menentukan Langkah-langkah penanganan kekerasan di Papua.   Pemerintah, kata Budi, akan terus meningkatkan pengamanan di daerah-daerah rawan agar Masyarakat Bisa kembali beraktivitasi seperti sediakalan.  Budi mengajak seluruh elemen Masyarakat di Papua untuk tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang melakukan kekerasan.

29 April 2025           Pemutihan Utang Solusi darurat.

Pemutihan utang dan pemberian subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI-AL layak dipertimbangkan sepanjang dibarengi reformasi tata Kelola anggaran.   Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi di Jakarta, kemarin, menegaskan pemutihan utang harus dipandang sebagai Langkah darurat, bukan Solusi jangka panjang.   “Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengganggaran, perencanaan kebutuhan operasional, dan tata Kelola penggunaan BBM,” kata Fahmi.   Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan TNI AL memiliki tunggakan konsumsi BBM ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.   Dia menjelaskan ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 trilliun.   Apalagi, sambungnya, BBM untuk TNI AL masih dikenai harga seperti industry.   Karena itu, dia mengusulkan BBM kebutuhan TNI AL diberi subsidi.   “Beda dengan Polri perlakuannya.   Nah, ini mungkin perlu disamakan nanto, “ katanya.

5 Mei 2025    Harus Ada yang Ambil Tanggung Jawab.

Pembatalan mutase Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi lainnya dipandang sebagai dampak dari dinamika internal TNI yang kompleks.     “Keputusan yang berubah bisa dipandang sebagai kurang matanya perancanaan, dan itu mempenaruhi stabilitas organisasi.   Memang Keputusan sudah dikoreksi dan kegaduhan mestinya bisa segera diakhiri.   Hanya dalam setiap kekeliruan tentunya harus ada ihak yang mengambil tanggung jawab.   Itu bagian dari etika dan sikap kesatria  dalam dunia militer,” tegas peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi di Jakarta, kemarin.  Menurut Khairulm setiap Keputusan mutase dan promosi perwira tinggi laimnya atas sepengetahuan atau persetujuan presiden sebagai panglima tertinggi, terutama yang menyangkut posisi-posisi strategis.   Terkhusus, lanjut dia, penaikkan pangkat dan pemberhentain perwira berpangkat kolonel hingga perwira tinggi Bintang 4 adalah kewenangan presiden sebagaimana  ditur dalam Pasal 43 dan Pasal 59 Undang-Undang Noor 14 tahun 2004 tentang TNI.  

7 Mei 2025    TNI Manunggal Masuk Desa (Berita Foto).

Personel TNI mengajarkan pendidikan baris berbaris kepada pelajar di Kampung Yeflio, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, kemarin.   TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang ke-124 mnjadi momentum kemanunggalan TNI berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mempercepat Pembangunan di daerah melalui bakti sosial, bakti sehat, dan bakti pendidikan bagi Masyarakat kampung.

7 Mei 2025    TNI tak Gunakan Senjata untuk Berkuasa.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan TNI tidak mau berkuasa dengan menggunakan senjata.   Ia juga menjelaskan banyak sigi menjelaskan bangsa ini sangat mencintai TNI.   “TNI tidak mau berkuasa dengan senjata.   Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto tidak mau berkuasa dengan senjata.   Beliau tampil karena ada vakum karena ada krisis.   Janganlah kita mau Kutak katik kebenaran,” terangnya saat memberikan sambutan  pada acara halalbihalal yang digelar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta kemarin.   Prabowo dalam pidatonya menyebut semua pemimpin di Indonesia sangat berjasa.   Dirinya bisa memajukan Indonesia berkat landasan-landasan yang dibangun presiden sebelumnya..   Pemerintah tidak dapat membangun bangsa ini dalam lima tahun atau 10 tahun.   “Janganlah kita mau kutik-kutik Sejarah.   Kita patriot, kita ksatria, katakana yang benar itu benasr, yang salah itu salah,” tambahnya.

8 Mei 2025    Tindak Tegas Aparat Bekingi Premanisme.

Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TN) akan membantu pemberantasan aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).   Sanksi tegas juga mnanti prajurit yang terlibat, mendukung, hingga menjadi beking kelompok tersbeut.   “Kalau memang di orams itu adamereka, tentunay orang sipil ya, nanti yang menangani ialah dari kepolisian.   Nah, kalua ada oknum TNI-nya, baru kita yang menangani,” kata Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, kemarin.   Ia mengatakan Puspom TNI akan menindak tegas prajurit yang terlibat dalam ormas yang turut mengganggu iklim investasi di Tanah Air.   Penertiban prajurit dari premanisme akan dilakukan melalui badan khusus , penyelidikan dan pengamanan fisik (lidpamfik).

13 Mei 2025  Aktivis Tolak TNI Jaga Kejaksaan.

Kalangan aktivis Masyarakat sipil menolak penugasan prajurit TNI untuk menjaga kejaksaan di Tanah Air.   Mereka mendesak Panglim aTNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mencabut surat telegram (ST) bernomor TR/422/2025 yang diteken pada 5 Mei.   Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskann surat telegram Panglima TNI merupakan bagian kerja sama TNI-Kejaksaan Agung yang termuat dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.   Ruang lingkup kerja sama tersebut, meliputi pendidikan dan pelatihan dan pertukaran informasi untuk kepentingan penegakkan hukum.   Kemudian, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan dan penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.   Kapuspen Kejagung Harli Siregar memastikan pengamanan oleh prajurit TNI tidak terkait dengan pengusutan dugaan rasuah proyek pengadilan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan pada 2012.   Dia juga membantah ada intervensi TNI terhadap kejaksaan.   Kerja sama pengamanan it diurus Bidang Pidana Militer Kejagung.

13 Mei 2025  Pemusnahan Amunisi Afkir Mesti Dievaluasi.

Pemusnahan amunisi tidak layak pakai (ATLP) di pesisir Pantai Selatan, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabuapten Garut, Jawa Barat, kemarin, berubah menjadi tragedy.   Sebanyak 13 orang meninggal dunia terkena ledakan, terdiri atas empat anggota TNI-AD dan sembilan warga sipil.   Menurut keterangan sejumlah saksi mata, proses pemusnahan awalnya berlangsung sesuai prosedur di area terbuka di pesisir Pantai yang jauh dari permukiman penduduk.  Namun, setelah ledakan pertama, sejumlah warga nekat mendekat kelokasi untuk memungut serpihan logam bekas ledakan seperti kuningan dan bagian peluru.   Tanpa mereka sadari, masih terdapat sisa amunisi aktif yang belum meledak.   Sekitar pukul 09.45 WIB, ledakan keras terjadi yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan Sebagian luka berat.   Para korban dilarikan ke RSUD Pameungpeuk, Garut.   Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga meminta kejadian ini harus menjadi pembelajaran serius, meski dalam  pelaksanaan sebenarnya sudah mengikuti prosedur operasi standar atau SOP.   Menurutnya, Lokasi peldakan yang berada di wilayah Pantai sebenarnya sudah aman dan sesuai ketentuan.   Kendati demikian ia menyayangkan Masyarakat yang seharusnya tidka bisa mengakses area tersebut lolos dari pengawasan.   Karena itu ke dpan, ia menyarankan pembatasan wilayah harus dilakukan dengan pengawasan lebh ketat untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya.

14 Mei 2025  Koreksi Pengerahan TNI.

Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan untuk mengoreksi pelibatan TNI dalam menjaga kantor kejaksaan di Tanah Air.   Kebijakan itu dianggap dapat memunculkan   ketidak percayaan publik terhadap kepolisian.     “Permintaan kejaksaan kepada TNI untuk melakukan pengamanan kantor-kantor kejaksaan seolah mengabaikan kewenangan keplisian,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, kemarin.   Anggota DPR RI berbeda pendapat pendapat perihal penjagaan kantor kejaksaan oleh personel TNI.   Anggota Komisi I DPR Rudianto Lallo menilai pengarahan prajurit TNI di kejaksaan juga perlu dikaji kembali.   Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 5 Mei meneken surat telegram (ST) bernomor TR/422/2025.   Sehari kemudian, Kepala Staf TNI-AD Jenderal Maruli Simanjuntak menerbitkan ST/1192/2025 yang ditujukan kepada seluruh panglima daerah (pangdam) agar menyiapkan satu peleton atau 30 personel untuk pengamanan di tingkat kejati dan satu regu atau 10 personel di Tingkat kejari.   Kepala Pusat penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengakui kerja sama antara kejaksaan dan TNI tidak sekedar urusan penjagaan kantor, tetapi juga pertukaran informasi untuk kepentingan penegakkan hukum.

23 Mei 2025  TNI, Polri Bersiap Kawal Jaksa.

TNI dan Polri bersiap untuk mengawal kantor kejaksaan dan personel jaksa beserta keluarga seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI.   “Hal ini merupakan bagian dari peran TNI dalam mendukung stabilitas nasional secara luas dan sinergi antarlembaga Negara,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomel Sianturi, kemarin.   Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pun menegaskan kesiapan personel Polri.   “Polri sebagaimana amanat undang-undang adalah sebagai alat penyelenggara Negara,” kata dia.   Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengapresiasi terbitnya perpres tersebut.   Harli mengatakan perlindungan itu bukan Cuma membuat jaksa menjadi lebih tenang.   “Perpres ini tentu menegaskan pentingnya Negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi jaksa dan keluarga dalam menjalankan tugas,” ujar Harli.   Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (21/5) meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025.   Perpres itu antara lain mengatur bahwa perlindungan terhadap jaksa dilakukan oleh Polri dan TNI.

26 Mei 2025  Awasi perbaikan Tata Kelola Pemusnahan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan terus mengawal langkah evaluative yang dilakukan TNI terkait dengan insiden ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang pada 12  Mei lalu.   Ketua Komnsa HAM Anis Hidayah menyambut baik komitmen TNI-AD untuk menindaklanjuti sejumlah temuan dan rekomendasi Komnas HAM sebagai nagian evaluasi internal.   Sebelumnya Komnas HAM meminta TNI dan Polri melakukan langkah evaluative secara keseluruhan dari insiden ledakan sat pemusnahan amunisi Garut.   Salah satu poin krusial dalam rekomendasi HAM ialah larangan melibatkan warga sipil dalam aktivitas militer beresiko tinggi, termasuk pemusnahan amunisi.   Temuan menunjukkan bahwa TNI menggunakan 21  warga sipil sebagai pekerja harian lepas dalam kegiatan tersebut tanpa pelatihan dan sertifikasi keamanan yang layak.   Mereka diberi upah sebesar Rp150 ribu per hari.   Komnas HAM juga meminta agar lokasi pemusnahan di Sagara ditutup permanen karena berdekatan dengan pemukiman warga.   Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya akan menjadikan temuan Komnas HAM sebagai bahan evaluasi internal.   Wahyu memastikan institusinya terbuka akan kritik dan saran dari segala pihak.   Pihaknya juga menghargai segala temuan fakta di lokasi ledakan yang diungkap Komnas HAM.

3 Juni 2025  1947: Pembentukan TNI.

Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947 merupakan tonggak penting dalam sejarah militer RI.   Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, berbagai lascar perjuangan rakyat bermunculan di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah.   Saat itu, pemerintah telah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai organisasi semimiliter, yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).  Namun, keberadaan TRI belum sepenuhnya dapat menyatukan kekuatan-kekuatan bersenjata yang tersebar karena masih banyaklaskar rakyat dan kelompok bersenjata independen yang bergerak sendiri-sendiri.   Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947 menetapkan penggabungan TRI dengan lascar-laskar rakyat menjadi satu angkatan bersenjata resmi milik Negara, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).   Langkah itu bertujuan menyatukan barisan dan memperkuat posisi RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.   Pembentukan TNI juga mencerminkan proses institusionalisasi kekuatan militer Indonesia yang legal, terorganisasi, dan tunduk kepada pemerintahan sipil.

4 Juni 2025  Kunjungan Kehomatan.

            Prajurit Angkatan Laut Rusia berjaga di kapal perang RFS Aldar Tsidenzhapov-339 di Pelabuhan tanjung Priok, Jakarta, kemarin.   Dalam rangka perayaan  ke-75 hubungan diplomatic Indonesia-Rusia. Dua kapal perang Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia, RFS Aldar Tsidenzhapov-339 dan RFS Reskiy-343, berkunjung ke Indonesia dan mengikuti latihan serta melakukan kunjungan kehormatan.

10 Juni 2025            Satgas Indobatt TNI Berkurban.

            Prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB UNIFIL membawa kambing untuk diserahkan sebagai hewan kurban bagi masyarakat di Libanon Selatan, pecan lalu.   Dalam merayakan Idul Adha, Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-S menyerahkan 100 kambing kepada masyarakat di 13 desa yang terdampak konflik di wilayah Libanon selatan tepatnya di AOR Indobatt.

16 Juni 2025             Demonstrasi Alutsista (Berita Foto)

            Personel Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan menggunakan kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad dan motor trail listrik Sprint Gen3 melakukan simulai penyergapan saat demonstrasi alutsista pada pameran industri pertahanan Indo Defence Expo and Forum di Jakarta, Sabtu (14/6). Pameran yang diikuti 1.180 peserta, 42 negara, 659 perusahaan asing, dan 521 produsen dalam negeri itu memamerkan perkembangan teknologi dan sains di bidang industri pertahanan.

20 Juni 2025             Jaga Perdamaian Dunia (Berita Foto)

            Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa memeriksa barisan saat upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-V MONUSCO Kongo 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin. Sebanyak 175 prajurit TNI yang berangkat mengemban misi PBB ke Kongo berasal dari Denzipur 10/KYD Kodam XVII/Cenderawasih. Penugasan itu bukan sekadar tugas luar negeri, melainkan juga bentuk nyata kontribusi TNI dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

20 Juni 2025            Perkuat Pertahanan Antisipasi Konflik Global

            Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI harus memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara untuk mengantisipasi dampak konflik yang sedang terjadi di luar negeri. Menurut Agus, hal itu harus dilakukan mengingat mulai bermunculan kekuatan-kekuatan militer yang lahir dari konflik yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan luar negeri dan pertahanan itu harus diambil pemerintah berdasarkan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

26 Juni 2025 Kapal Angkatan Laut Inggris Tiba di Jakarta (Berita Foto)

Kala perang fregat milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Richmond, bersandar di Dermaga Pebauhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. Kedatangan kapal HMS Richmond itu dalam rangka memperkuat hubungan antara Angkatan Laut Kerajaan Inggris dengan TNI AL dalam kerja sama militer serta mempererat pertukaran budaya dengan para mitra di Indonesia.