Kronik TNI Oktober 2019
1 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Apel Pengamanan
Prajurit Marinir TNI – AL mengikuti apel pengamanan pelantikan anggota DPR, presiden dan wakil presiden di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. Sebanyak 8.526 perajurit TNI mengikuti apel persiapan pengamanan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
4 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Atraksi Jet Tempur dan Defile Pasukan Meriahkan HUT TNI
Ribuan prajurit TNI dari matra AD, AL dan AU menggelar demonstrasi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. Tampak pula puluhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berbagai jenis. Juga puluhan penerjun yang mendarat sempurna. Acara dimeriahkan juga atraksi jet tempur, dentuman meriam dan parade helikopter. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memimpin langsung geladi bersih tampak puas menyaksikan atraksi itu. Pemantauan kesiapan prajurit peserta parade juga dihadiri Kepala Staf TNI-AD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Aji dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna serta sejumlah pejabat utama TNI.
5 Oktober 2019 (Kompas)
Menuju TNI Zaman “Now”
Ancaman dan gangguan nyata dan aktual yang dihadapi TNI sangat luas. Pertama ancaman separatisme di Papua. Walaupun pendekatan pemerintah telah beralih dari keamanan ke kesejahteraan, kemampuan TNI untuk bisa melaksanakan operasi militer dalam konteks lawan insurjensi di Papua perlu mendapat perhatian khusus. Kedua ancaman pelanggaran wilayah laut dan udara. Bentuk geografi negara kepulauan membuat keamanan laut menjadi salah satu prioritas kemanan yang pelu dijaga karena banyaknya masalah seperti penyelundupan. Ketiga ancaman bencana dengan spektrum yang luas, seperti kebakaran hutan, gempa, tanah longsor dan banjir. Keempat, ancaman terorisme mulai dari penyanderaan hingga pengeboman. Unutk mengatasi hal ini TNI perlu terus mengembangkan perencanaan berbasis pada kapabilitas (Capability Based Defense Planning) dari pada berbasis ancaman (Threat Based Defense Planning). CBDP bukannya menihilkan ancaman. CBDP bukan melihat siapa dan di mana ancaman mengintai melainkan bagaimana ancaman itu akan terjadi
6 Oktober 2019 (Media Indonesia)
4 Pangkalan Militer RI Antisipasi Ancaman.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja TNI yang terus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah kata Jookowi, akan tetrus komitmen mendukung pengembangan institusi TNI. Hal itu disampaikan Jokowi saat peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. Jokowi menyampaikan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan yakni dengan pembangunan pangkalan militer baru. “Dalam satu tahun terakhir, TNI telah menorehkan sejarah baru, yakni telah diresmikan pangkalan militer terbaru di Natuna dan empat lagi di Biak, Merauke, Morotai dan Saumlaki, kata Jokowi.
6 Oktober 2019 (Kompas)
Tingkatkan dan Jaga Profesionalisme TNI (Berita gambar)
Terjun payung menghiasi langit pangkalan udara Halimperdanakusuma, Jakarta untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-74 TNI yang bertema “ TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”, Sabtu (5/10/2019). Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan pada upacara peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma..
6 Oktober 2009 (Kompas)
Tingkatkan dan Jaga Profesionalisme TNI.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja dan sejumlah prestasi yang diraih Tentara Nasional Indonesia dalam setahun terakhir. Pada saat yang sama, TNI perlu terus meningkatkan profesionalitas dan terus bersinergi dengan kementerian serta lembaga lainnya. Dalam rangka mendukung penguatan TNI, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah. Langkah itu antara lain memperbarui organisasi TNI dengan menambah sedikitnya 750 jabatan baru untuk perwira tinggi dan kolonel. Presiden menyampaikan hal itu pada Upacara Parade dan Defile Peringatan HUT ke-74 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).
7 Oktober 20109 (Kompas)
Citra TNI Terus Membaik.
Apresiasi terhadap perubahan karakter TNI beberapa tahun belakangan ini tentu tidak muncul tiba-tiba. Citra baik tersebut terbangun perlahan seiring dengan perbaikan peran-peran yang dijalankan TNI. Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu menyoroti citra dan kinerja TNI mengungkap apresiasi publik yang luar biasa terhadap lembaga pertahanan negara ini. Hampir semua responden (96,6 persen) menyatakan penjaga kedaulatan negara di matra darat, laut dan udara ini memilliki citra baik. Apresiasi ini terekam dalam jajak pendapat menjelang usia TNI yang ke-74. Ini merupakan jajak pendapat terbaru yang sudah diselenggarakan Litbang Kompas sejak 1999. Dalam rangka jajak pendapat tersebut, penilaian responden terkait citra positif TNI cenderung meningkat meski fluktuatif pada periode tertentu.
7 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Semarak HUT TNI di Aceh.
Sejumlah anak mengibarkan bendera Merah Putih seraya meluapkan kegembiraan di atas tank milik TNI saat konvoi semarak peringatan HUT ke-74 TNI di Lhokseumawe, Aceh, Sabtu (5/10). Konvoi itu bentuk partisipasi TNI dalam mengawal dan menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8 Oktober 2019 (Kompas)
Layanan Publik di Wamena Mulai Pulih.
Layanan publik di sejumlah kantor dan sekolah di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, papua mulai pulih. Senin (7/10/2019). Ratusan aparatur sipil dan pelajar beraktifitas dengan pengamanan anggota TNI dan Polri. Perekonomian di Wamena juga berlangsung pulih. Komandan Pangkalan TNI AU Silas Papare Marsekal Pertama TNI Tri Bowo Budi Santosa saat dihubungi dari Wamena mengatakan, pihaknya menghentikan secara resmi evakuasi pengungsi dari Wamena ke Jayapura dengan pesawat Hercules, Senin pukul 12.00 WIT.
8 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Panglima TNI Puji Prajurit Kuasai 7 Bahasa Asing.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengapresiasi prajurit TNI berpangkat kopral dua (Kopda) bernama Hardius Rusman yang memiliki kepiawaian menguasai tujuh bahasa asing, yaitu Jerman, Perancis, Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Italia. Ia mengatakan bahwa kemampuan yang diberikan kepada Kopda Hardius Rusman merupakan karunia Allah SWT. Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto, saat ini sudah ada prajurit TNI berpangkat terendah yang memiliki kemampuan tujuh bahasa asing. “Prajurit ini bisa menjadi contoh dan memberikan motivasi kepada prajurit-prajurit lainnya,” harap Hadi.
9 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Panglima TNI Temui Pengungsi
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) membagikan makanan kepada pengungsi di posko pengungsian di Makodim 1702/Jayawijaya, Wamena, Papua, kemarin. Panglima TNI bersama Menkopolhukam Wiranto menemui dan berdialog dengan para pengungsi pascakerusuhan pada 23 September 2019. Kini kondisi Wamena mulai aman dan kondusif, aktivitas sekolah dan pelayanan pemerintahan kembali normal.
9 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Rajut kembali persaudaraan di Wamena
Situasi Wamena, Jayawijaya Papua dilaporkan relatif kondusif pasca kerusuhan yang terjadi pada 23 September lalu. Presiden Joko Widodo pun kemarin, mulai memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak akibat insiden di wilayah itu. Menteri PU-Pera Basuki menyatakan bahwa telah melapoprkan progres penanganan kerusakan. Ia menyatakan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum akan dilakukan kementeriannya dengan melibatkan pengusaha dan materi lokal. Pembangunan juga akan menggandeng TNI.
9 Oktober 2019 (Kompas)
Memeluk Papua Sepenuh Hati.
Kota Wamena yang semula berpenduduk 41.000 (BPS 2019) jiwa itu kini sepi. Diperkirakan hampir setengah penduduknya mengungsi keluar kota. Dalam pertemuan di Markas Kodim dengan pengungsi, Wiranto mengatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan. Hal ini diamini Panglima TNI dan Kapolri. Wiranto juga meminta masyarakat menjaga kebersamaan. Di sisi keamanan, kerusuhan di Wamena dan rangkaian kerusuhan di Papua pekat aspek internasionalnya. Salah satu pencetusnya adalah salah dengar kata “keras” yang diucapkan seorang guru di SMA PGRI menjadi “kera”. Itulah yang segera diasosiasikan dengan insiden rasis di Surabaya. Uniknya, kesalahpahaman ini terjadi tanggal 17 September atau seminggu sebelum demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 23 September, tepat dimulai Sidang PBB. Peristiwa ini membuat puluhan orang tewas dan terluka. Menangani Wamena atau Papua pada umumnya memang tak bisa setengah hati. Aparat yang diturunkan harus aparat yang profesional. Institusi intelijen juga harus bekerja keras dan tepat agar bisa mendeteksi secara dini dengan tepat. Pembangunan kesejahteraan yang adil dan merata serta pembangunan sumber daya manusia harus menjadi fokus. Inilah saatnya “memeluk” Papua dengan sepenuh hati.
13 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Tiga Anggota TNI Dicopot dari Jabatan Mereka.
Jabatan Komandan Distrik Militer 1417/Kendari diserahterimakan dari Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi kepada Kolonel Infanteri Alamsyah di Aula Sudirman Korem 143/Haluoleo, di Kendari, kemarin. Pemberhentian Hendi sebagai buntut dari postingan istrinya terkait insiden penusukan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di Pandeglang, Banten, beberapa hari lalu. Selain Hendi, dua anggota TNI juga mendapatkan hukuman atas kasus serupa yaitu Peltu YNS anggota POMAU Lanud Moeljono Surabaya dan Sersan Dua Z.
13 Oktober 2019 (Kompas)
Sanksi oleh TNI Menjadi Pembelajaran.
Sanksi dari Tentara Nasional Indonesia kepada tiga anggotanya karena istri mereka membuat status bernuansa ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial terkait dengan penyerangan yang dialami Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mendapat perhatian luas. Selain untuk menegakkan aturan, keputusan juga menunjukkan upaya TNI menjaga profesionalitas dan netralitas serta mencegah kemungkinan masuknya paham seperti radikal di TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi menjelaskan, setiap personel TNI terikat dengan sumpah prajurit, yang didalamnya terdapat aturan disiplin. Salah satu aturan disiplin itu ialah setiap prajurit TNI bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh keluarganya.
14 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Pencopotan Prajurit TNI Terkait Medsos untuk Efek Jera.
Langkah TNI yang mencopot jabatan sejumlah anggotanya terkait tulisan nyinyir istri mereka di media sosial patut diapresiasi karena hal itu akan membuat efek jera. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Muradi menyatakan bahwa pencopota sejumlah prajurit TNI itu memenuhi pelanggaran terhadap UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang salah satunya harus mematuhi pimpinan. “Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah melarang untuk berpolitik praktis, lalu dilarang mengomentari kegiatan politik, dan juga menghina pemerintah”, jelasnya.
15 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Disiplin TNI Tegak Lurus.
Karakter disiplin militer berbeda dengan kode etik pada profesi-profesi lainnya. Perbedaan utama ialah disiplin militer diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Disiplin prajurit yang dimaksud dalam undang-undang itu ialah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan eprundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer antara lain, setiap prajurit bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh keluarganya. Karena itulah, prajurit TNI bisa dikenai hukuman disiplin ketika ia membiarkan istrinya melanggar hukum. Tiga anggota TNI dikenai sanksi karena istri mereka membuat status bernuansa ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial terkait dengan penyerangan yang dialami Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penegakan disiplin di lingkungan TNI patut diapresiasi. Karena ada kemauan kuat pimpinan TNI untuk menegakkan aturan sekaligus mencegah prajuritnya terpapar paham radikal.
15 Oktober 2019 (Media Indonesia)
KRI Bima Suci Tiba di Batam
KRI Bima Suci melintasi perairan Batam, Kepulauan Riau, kemarin. Rencananya KRI Bima Suci bersandar di Dermaga Batu Ampar, Batam, dan Taruna AAL tingkat III angkatan-66 serta prajurit TNI-AL akan melaksanakan sejumlah kegiatan dan kunjungan di wilayah tersebut.
16 Oktober 2019 (Kompas)
Menjelang Pelantikan.
Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 20109, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Ketua KPU Arief Budiman mengadakan rapat koordinasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Dalam rapat ini antara lain dibahas masalah keamanan dan ketertiban serta informasi intelijen terkait pelantikan prseiden-wakil presiden.
16 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Ketua BPK Raih Bintang Kehormatan Militer.
Kepala Staf TNI-AD Jenderal Andika Perkasa menyematkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama kepada Ketua Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara. Selain Moermahadi, KSAD juga menyematkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama kepada Agung Firman Sampurna, anggota 1 BPK RI yang membidangi pembinaan di lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Pemberian tanda kehormatan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/TK/Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.
16 Oktober 2019 (Kompas)
Disiplin Militer, KSAD: Hukuman Terkait Disiplin Medsos.
Hukuman kepada tujuh anggota TNI Angkatan darat, karena pernyataan yang diberikan anggota keluarganya di media sosial, merupakan hukuman disiplin militer. Kepala Staf TNI AD Jenderal Andikan Perkasa menegaskan hukuman disiplin militer merupakan bagian dan pembinaan dan tidak mematika karier seseorang. Andika juga menegaskan, tujuh anggota TNI AD itu dihukum karena melanggar perintah TNI AD yang setahun terakhir, setidaknya sudah empat kali, meminta anggota TNI AD dan keluarganya tidak menyalahgunakan media sosial.
18 Oktober 2019 (Kompas)
Pengamanan Pelantikan.
Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memeriksa kesiapan pasukan saat apel gelar pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). TNI-Polri menyiapkan 30.000 personel gabungan untuk mengantisipasi gangguan keamanan menjelang dan selama pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019)
19 Oktober 2019 (Media Indonesia)
Peluncuran Dua Kapal TNI
Sejumlah pekerja kapal memasang bendera Merah Putih di Kapal Angkatan Laut (KAL) Bosnik sesaat sebelum diluncurkan di PT Steadfast Marine Tbk di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin, TNI AL meluncurkan dua unit KAL 28 M yaitu KAL Baer dan KAL Bosnik buatan PT Steadfast Marine Tbk yang akan digunakan untuk melengkapi kekuatan alutsista dalam melakukan kegiatan operasi di perairan teritorial Indonesia.
21 Oktober 20109 (Media Indonesia)
Meninjau Pengamanan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan peninjauan di RS Ladokgi TNI AL RE Martadinata, Jakarta Pusat, kemarin. Panglima TNI bersama Kapolri melaksanakan patroli di beberapa wilayah Ibu Kota untuk memeriksa kesiapan prajurit menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
24 Oktober 2019 (Media Indonesia)
TNI Bantu Warga Kedungsalam, Malang.
Sejumlah proyek infrastruktur yang digelar melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendapat respon positif dari seluruh masyarakat setempat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan jajaran Komando Distrik Militer 0818/Malang-Batu itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal itu dikemukakan Kepala Desa Kedungsalam, Misdi. Menurutnya program TMMD yang berlangsung selama 30 hari difokuskan di Dusun Sumbersih dan dusun Salamrejo, wilayah tandus yang minim infrastruktur serta kurang sejahtera.
29 Oktober 2019 (Media Indonesia)
TMMD, Wujudkan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat.
Program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) ke-106 tahun 2019 kembali digelar secara serentak di 50 wilayah Kabupaten/Kota, 52 Kecamatan, dan 74 Desa di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengerahkan 50 Satgas (7.500 prajurit TNI) serta melibatkan berbagai komponen masyarakat sepert Polri, Pemda, Tokoh Masyarakat, pemuda dan berbagai dinas/instansi terkait serta warga masyarakat setempat. Program TMMD yang telah dilaksanakan sejak tahun 1980 ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bersifat fisik berupa pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat maupun sasaran pembangunan non-fisik serta memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh.