Peran TNI dalam Mengatasi Persoalan Disintegrasi Bangsa Pada Era Tahun 1950-1959

Pada era tahun 1945-1950, peran institusi militer ini begitu menonjol dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II, TNI bersama misi diplomasi tokoh-tokoh pergerakan sipil, telah berperan cukup besar dalam tetap mempertahankan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat sampai proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949. Pasca pengakuan kedaulatan, Indonesia diwarnai pergolakan-pergolakan di daerah. Pergolakan ini disebabkan oleh karena adanya peninggalan-peninggalan kolonialisme Belanda yang masih laten di Indonesia. Mereka adalah beberapa tokoh separatis Belanda seperti Westerling yang tidak menginginkan Indonesia merdeka sepenuhnya dari Belanda, maupun tokoh-tokoh federalis yang tidak ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu, adanya ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat, khususnya dalam masalah politik, ekonomi, dan militer.

Pada masa ini, Indonesia krisis terhadap persoalan disintegrasi. Masalah tersebut sering muncul ke permukaan dan berdampak timbulnya beberapa pengaruh negatif bagi proses terwujudnya Integrasi Nasional. Beberapa pengaruh itu antara lain adalah munculnya pergolakan-pergolakan di daerah, berwujud aksi separatisme dan pemberontakan. Beragam ekspresi yang diperlihatkan oleh sebagian masyarakat di daerah ini, sebagai wujud pengukuhan eksistensi diri dan sekaligus dalam batas tertentu, refleksi dari penentangan terhadap konsep rasa senasib atas nama kesejarahan dan komitmen cita-cita ke depan sebagai sebuah bangsa, menunjukkan bahwa fenomena ini mengarah pada kemandirian atau bahkan pemisahan diri. Masalah tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dalam upaya pembangunan bangsa dan keindonesiaan. Dalam konteks ini, munculnya tuntutan pemisahan diri atau aksi separatisme dari ikatan NKRI begitu mewarnai sejarah nasional Indonesia pada masa awal berlakunya kembali bentuk pemerintahan Republik Kesatuan di Indonesia. Gejala merebaknya tuntutan tersebut tidak jarang merupakan resultante dari akumulasi kekecewaan yang dialami dari interaksi politik-ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Mobilisasi mengatasnamakan kedaerahan dilakukan dalam rangka melawan negara yang semakin kehilangan legitimasinya.

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia, pada tahun 1950-an yang indikasinya masih terlihat sampai sekarang disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks ini, rasa kedaerahan adalah komoditi politik yang dengan mudah bisa dimobilisasi untuk mendesakkan tuntutan terhadap pemerintah pusat. Adanya perbedaan etnik/kesukuan dan kefanatikan terhadap pemikiran/ideologi bahkan agama telah mendorong terjadinya pemberontakan daerah. Di lain pihak, kebijakan pembangunan yang dinilai terlalu sentralistis banyak merugikan daerah, khususnya di luar Jawa. Hal ini ditambah lagi oleh konflik-konflik internal di tubuh militer, telah menyebabkan beberapa penglima militer daerah kecewa dan membelot. Apalagi ketika itu militer belum tersatukan secara koordinatif.

Pada saat Indonesia dalam lilitan krisis di tahun 1950-an mobilisasi kedaerahan dan ikatan keagamaan tersebut diperkuat dengan militansi dan kekuatan senjata, serta menjadi perlawanan dalam bentuk deklarasi pembentukan negara-negara baru. Pemberontakan berlatar belakang agama pertama setelah periode Negara Kesatuan RI adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Kartosuwiryo. Dalam gerakannya, ia ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Dengan proklamasi itu dimulailah pemberontakan resmi DI/TII di Jawa Barat yang kemudian menyebar ke beberapa tempat di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Belakangan berdasarkan fakta sejarah yang ada, diketahui gerakan NII ini juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh separatis Belanda.

Operasi  penumpasan DI/TII Jawa Barat dilakukan secara terus menerus oleh TNI, dan pada tahun 1962 melalui operasi Pagar Betis, pemimpin DI/TII Jawa Barat berhasil ditangkap. Penangkapan ini mengakhiri pemberontakan DI/TII yang berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. Selain di Jawa Barat, TNI juga menumpas pemberontakan DI/TII di wilayah lainnya, seperti di Jawa Tengah dibawah pimpinan Amir Fatah, di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakkar, di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh, dan di Kalimantan Selatan dibawah pimpinan Ibnu Hajar. Jika tidak ditumpas, gerakan-gerakan separatis di daerah ini akan mengarah pada disintegrasi bangsa yang akan sangat mengganggu kestabilan dan proses integrasi nasional Indonesia.

Selain menumpas pemberontakan DI/TII-NII, beberapa penumpasan pemberontakan lainnya berhasil dilakukan TNI, seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung bulan Januari 1950, pemberontakan KNIL-KL (Koninkljk Leger) di Ujung Pandang pimpinan Kapten Andi Abdul Azis, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Robert Steven Soumokil tahun 1950. Beberapa aksi memberontak dari gerakan-gerakan tersebut, dianggap separatis karena memiliki maksud dan tujuan ingin memisahkan diri dari NKRI.

Pemberontakan akhir yang ditumpas pada periode parlementer ini adalah Pemberontakan Republik Revolusioner Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) tahun 1956-1958. Pemberontakan PRRI/Permesta diawali gerakan Dewan-Dewan Daerah yang dipelopori oleh panglima-panglima militer yang membawahi wilayah-wilayah Sumatera dan Sulawesi, seperti Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Penyebab pemberontakan adalah adanya rasa ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat, khususnya dalam masalah pembangunan daerah dan masalah internal dalam tubuh TNI, terutama TNI-AD. Operasi militer gabungan selanjutnya dilancarkan untuk menumpas pemberontakan daerah ini.

Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI membawa keberhasilan dalam penumpasan seluruh gerakan separatis dan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Keberhasilan ini menciptakan kedamaian dan dampak ancaman terhadap disintegrasi bangsa dapat dielakkan. Yang berarti mendorong semakin terintegrasinya bangsa Indonesia di bawah naungan NKRI.

Ayo Kemuseum, Ayo Belajar Sejarah !!!

No History, No Future

Genta Bangsa…Yes…Yes…Yes….